Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (26/10/2026).
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah bahan untuk dibahas bersama Presiden, termasuk perkembangan karhutla dan langkah penanganannya ke depan.
“Saya kira nanti akan ada banyak hal yang dibahas. Kami juga sudah menyiapkan banyak bahan, mulai dari perkembangan karhutla dan bagaimana penanganannya ke depan, kemudian persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi,” kata Faisal saat tiba di Istana Kepresidenan, Senin (26/10/2026).
Selain penanganan karhutla, pemerintah juga menyoroti kesiapan menghadapi musim hujan yang diperkirakan mengalami kemunduran akibat pengaruh fenomena El Niño. Faisal menjelaskan, musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mundur sekitar 20–30 hari.
“Musim hujan rata-rata di seluruh Indonesia diperkirakan mundur sekitar dua hingga tiga dasarian, atau 20–30 hari, akibat pengaruh El Niño,” ujarnya.
Menurut Faisal, curah hujan diperkirakan terkumpul dalam durasi yang lebih pendek. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama menjelang akhir tahun hingga awal tahun depan.
“Musim hujan juga akan terakumulasi cukup banyak dalam durasi yang lebih pendek, dengan sifat hujan normal. Jadi, kita harus bersiap mulai sekarang,” kata Faisal.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat yang turut hadir di Istana Kepresidenan antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir.
Kesiapan menghadapi karhutla dan potensi bencana hidrometeorologi menjadi perhatian pemerintah di tengah perubahan kondisi cuaca. Koordinasi antarlembaga dan langkah antisipasi sejak dini diperlukan untuk mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat di wilayah terdampak.