Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan kebijakan pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penggunaan anggaran pendidikan dirancang lebih optimal untuk mendukung program pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, program tersebut tidak menggunakan anggaran khusus di luar alokasi pendidikan. Pemerintah akan mengoptimalkan anggaran pendidikan yang telah ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, alokasi anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp820,9 triliun. Anggaran tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menyusun desain baru pemanfaatan dana pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Tidak ada anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis,” kata Suahasil setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo, Rabu (24/9/2026). Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan desain baru agar penggunaan anggaran pendidikan dapat mendukung kebijakan tersebut secara lebih optimal.
Selain pendidikan gratis, pemerintah juga memperluas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sekolah, termasuk biaya operasional, pembayaran gaji guru non-ASN di sekolah negeri, perbaikan ringan, serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
Untuk memastikan program pendidikan tinggi gratis dapat dihitung secara matang, Presiden Prabowo juga membentuk tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melakukan telaah lebih mendalam mengenai kebutuhan anggaran program perguruan tinggi negeri (PTN) gratis. Sejumlah kementerian juga akan dilibatkan, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan tim khusus tersebut ditargetkan dapat menyelesaikan perhitungan anggaran dalam waktu sekitar satu bulan. Hasil kajian selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan berikutnya.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah tengah melakukan pengkajian secara bertahap sebelum menerapkan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan perencanaan anggaran yang lebih terukur, pemerintah berupaya memastikan kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pendidikan nasional melalui optimalisasi anggaran, perluasan manfaat dana BOS, serta penyusunan skema pendidikan tinggi gratis yang tengah dihitung secara lebih mendalam.