Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/10/2026), guna mengevaluasi perkembangan sekaligus membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Arahan tersebut bertujuan mempercepat proses pemadaman, mengendalikan titik api, serta mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memimpin rapat terbatas terkait penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka pada Senin (12/10/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kebakaran sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi situasi di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya langkah penanganan yang cepat, terarah, dan terkoordinasi. Seluruh instansi terkait diminta memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar proses pemadaman dapat berjalan lebih efektif. Upaya ini juga diarahkan untuk memastikan kebakaran dapat segera dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” kata Teddy dalam keterangannya.
Pengerahan sumber daya tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Selain personel di lapangan, koordinasi dalam penggunaan peralatan pemadaman, pemantauan wilayah terdampak, serta dukungan operasional diperlukan agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi di setiap lokasi kebakaran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa pemerintah masih berupaya menangani karhutla tanpa menetapkannya sebagai bencana nasional. Menurut Dudung, pemerintah masih memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap kebakaran yang terjadi melalui koordinasi dan dukungan berbagai instansi terkait.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengoptimalkan mekanisme penanganan yang tersedia untuk mengendalikan kebakaran. Meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah dan membutuhkan langkah cepat agar dampaknya tidak semakin meluas.
Dudung juga menyebut penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas pemerintah. Sejumlah instansi dilibatkan dalam upaya tersebut, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keterlibatan lintas instansi ini diharapkan dapat memperkuat dukungan personel dan operasional dalam proses pemadaman serta pengendalian kebakaran.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan secara terpadu. Informasi mengenai kondisi kebakaran dan perkembangan di lapangan perlu menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan, termasuk penempatan personel dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan koordinasi yang baik, upaya pemadaman diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain mengendalikan titik api, penanganan karhutla juga diperlukan untuk mengurangi risiko dampak lanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta berdampak pada kesehatan dan kegiatan ekonomi. Karena itu, percepatan pemadaman dan pencegahan perlu berjalan beriringan agar risiko tersebut dapat ditekan.
Presiden Prabowo menegaskan agar persoalan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Arahan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan memaksimalkan dukungan yang diperlukan selama proses penanganan berlangsung.
Pemerintah terus mendorong kerja sama lintas instansi sebagai bagian dari upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Melalui pengerahan sumber daya secara optimal dan penanganan yang terkoordinasi, pemerintah berharap kebakaran dapat segera dikendalikan, risiko perluasan wilayah terdampak dapat ditekan, serta keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.