JAKARTA – Pemerintah terus mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyiapkan program penyediaan rekening bank bagi masyarakat secara bertahap dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus membuka akses masyarakat yang lebih luas terhadap layanan perbankan. Pemerintah memperkirakan program ini dapat menjangkau sekitar 200 juta masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setiap rekening baru dalam program tersebut direncanakan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000. Dana untuk saldo awal tersebut direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Airlangga menjelaskan, kebutuhan anggaran sekitar Rp11 triliun tersebut masih merupakan perhitungan berdasarkan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran program. Pemerintah juga akan membahas lebih lanjut mekanisme dan penganggarannya karena penyediaan rekening dilakukan secara bertahap.
“Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya (penyediaan rekeningnya) secara bertahap,” kata Airlangga.
Selain memberikan akses rekening, saldo awal sebesar Rp50.000 yang diberikan kepada masyarakat nantinya dapat digunakan oleh pemilik rekening. Airlangga memastikan dana tersebut dapat ditarik oleh masyarakat.
“Bisa, bisa ditarik,” ujarnya.
Perkuat Inklusi Keuangan
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional. Dengan semakin banyak masyarakat memiliki rekening perbankan, akses terhadap berbagai layanan keuangan diharapkan semakin terbuka, termasuk untuk menabung, melakukan transaksi, maupun mengakses berbagai program pemerintah.
Presiden Prabowo sebelumnya memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. BRI dan BSI kemudian ditugaskan untuk mempersiapkan penyediaan rekening tersebut.
BSI menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan memperluas akses layanan perbankan melalui jaringan kantor maupun layanan digital. BSI saat ini memiliki 1.130 cabang dan menyediakan pembukaan rekening secara daring melalui layanan BYOND by BSI.
Program tersebut juga diproyeksikan dapat mendukung penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih terintegrasi. Pemerintah tengah mengonsolidasikan mekanisme rekening yang akan digunakan masyarakat, termasuk bagi warga yang sebelumnya telah memiliki rekening bank.
Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Dengan dukungan infrastruktur perbankan nasional dan pelaksanaan secara bertahap, program tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat literasi serta inklusi keuangan masyarakat di berbagai daerah.
Pada akhirnya, penyediaan rekening secara luas tidak hanya membuka akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan terhubung dengan berbagai program pembangunan nasional.