Jakarta- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga akhir Agustus 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp208,21 triliun. Dengan target penyaluran tahun ini sekitar Rp290 triliun, realisasi tersebut sudah berada di kisaran 71,76 persen.
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada 8 September 2026. Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp81,79 triliun dari target penyaluran yang belum terserap hingga akhir Agustus.
Jutaan Pelaku Usaha Telah Mendapatkan KUR
Penyaluran KUR sampai Agustus 2026 telah menjangkau sekitar 3,23 juta debitur.
Program tersebut dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha produktif dengan skema yang berbeda sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha. Pemerintah juga menjalankan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai bagian dari dukungan terhadap masyarakat di lapisan usaha paling kecil. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, pembiayaan UMi hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp8,73 triliun dengan jumlah debitur sekitar 15,42 juta orang.
Kemenkeu sebelumnya menjelaskan bahwa KUR diberikan dengan dukungan subsidi bunga sehingga biaya pembiayaan bagi UMKM dapat lebih terjangkau.
Masih Ada Ruang Penyaluran hingga Akhir Tahun
Realisasi hingga Agustus menunjukkan bahwa penyaluran KUR masih memiliki ruang untuk bertambah dalam empat bulan terakhir 2026.
Sisa plafon sekitar Rp81,79 triliun berpotensi menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal, tentunya dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga penyalur.
Pemerintah sendiri terus mendorong agar penyaluran KUR dapat menjangkau UMKM secara tepat sasaran. Di sejumlah daerah, Kementerian Keuangan juga melakukan monitoring untuk melihat efektivitas program sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Sumber data: Kementerian Keuangan, disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR, 8 September 2026.