Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
JAKARTA – Pemerintah terus membenahi tata kelola subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan basis data, verifikasi penerima, serta peningkatan pengawasan distribusi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah masih mengkaji penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah validitas data penerima sebelum kebijakan pembatasan diberlakukan.
Bahlil menyebut pembatasan Pertalite bagi masyarakat pada kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data. Menurutnya, data yang akurat menjadi salah satu kunci agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Subsidi itu harus tepat sasaran. Salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada 31 Agustus 2026.
Selain BBM, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap penyaluran LPG 3 kg. Kementerian ESDM menyatakan tengah memperkuat basis data penerima untuk memastikan masyarakat yang berhak dapat memperoleh LPG bersubsidi.
Penguatan data tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg yang menjadi perhatian pemerintah. Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengetahui kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap distribusinya.
Upaya tersebut juga didukung melalui integrasi data kependudukan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) ESDM sebelumnya mendukung kerja sama antara Dukcapil dan Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kependudukan untuk memperkuat verifikasi dan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Integrasi tersebut ditujukan untuk mendukung transformasi subsidi LPG 3 kg sehingga penyalurannya dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis sistem digital.
Pembenahan distribusi juga dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga. Perusahaan tersebut mengembangkan sistem biometrik serta memperkuat basis data untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
Untuk LPG 3 kg, Pertamina sebelumnya telah menggunakan Merchant Apps Pertamina (MAP) yang mengharuskan konsumen memasukkan NIK ketika melakukan pembelian. Sistem tersebut kemudian dikembangkan menuju penggunaan biometrik yang terintegrasi dengan data Dukcapil.
Sementara untuk BBM bersubsidi, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi mulai dari terminal hingga SPBU. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kontrol terhadap penyaluran dan memastikan BBM subsidi diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Di tengah pembenahan mekanisme subsidi, pemerintah memastikan kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat tetap menjadi perhatian. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan stok BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan subsidi tidak hanya diarahkan pada pengendalian penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan sistem distribusi dan pemanfaatan data.
Dengan penguatan basis data, integrasi sistem digital, serta pengawasan dari hulu hingga penyalur, pemerintah berupaya memastikan anggaran subsidi energi dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
Pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan subsidi energi, sehingga dukungan negara dapat tersalurkan secara lebih terukur dan tepat sasaran.