Pemerintah Perluas Akses Listrik hingga Dusun di Karawang, Wujudkan Pemerataan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia

KARAWANG – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) terus memperluas akses listrik bagi masyarakat melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal, dapat menikmati akses energi yang layak dan terjangkau.

Komitmen tersebut terlihat dalam peninjauan Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bahlil meninjau pembangunan infrastruktur kelistrikan serta sambungan listrik bagi rumah tangga penerima manfaat.

“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil.

Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kilovolt ampere (kVA) di Dusun Prau Bosok. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga.

Pembangunan ini juga menjadi solusi bagi wilayah yang sebelumnya telah teraliri listrik, tetapi masih menghadapi kendala tegangan rendah sehingga pasokan listrik belum optimal. Penambahan jaringan dan gardu distribusi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Selain memperkuat jaringan, pemerintah menghadirkan Program BPBL untuk membantu rumah tangga kurang mampu memperoleh sambungan listrik secara mandiri. Bantuan tersebut meliputi instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.

Kedua program tersebut saling melengkapi. Program Lisdes berfokus pada pembangunan dan penguatan infrastruktur jaringan listrik, sedangkan BPBL membantu masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik sendiri agar dapat menikmati layanan secara lebih aman dan mandiri.

Di Kabupaten Karawang, Program BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Sementara itu, pada 2026 program ini menargetkan 683 rumah tangga. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, sebanyak 299 rumah tangga telah menikmati penyalaan listrik, 360 rumah tangga telah terpasang instalasi dan menunggu penyalaan, sedangkan 24 rumah tangga masih dalam tahap pemasangan instalasi.

Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, Program Lisdes tahun 2025 telah menjangkau 210 lokasi dan melayani 10.893 pelanggan. Adapun Program BPBL pada tahun yang sama telah diberikan kepada 15.831 rumah tangga, dengan target menjangkau 25.000 rumah tangga pada 2026.

Bahlil menegaskan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan PLN akan terus mengidentifikasi desa, dusun, serta rumah tangga yang masih membutuhkan akses listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030.

Kehadiran listrik yang memadai diharapkan tidak hanya memberikan penerangan bagi rumah tangga, tetapi juga mendukung kegiatan belajar anak, memperluas akses terhadap teknologi dan internet, serta membuka peluang usaha produktif bagi masyarakat. Dengan akses energi yang lebih baik, masyarakat di wilayah perdesaan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup.

Melalui sinergi Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah, perluasan akses listrik terus didorong agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara lebih merata. Pemerataan listrik menjadi langkah penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga hingga ke tingkat dusun.