Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah. Program ini menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa penguatan ekonomi nasional perlu disertai upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Menurut Prabowo, penyaluran kredit produktif menjadi salah satu langkah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih merata. Melalui pembiayaan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap modal untuk menjalankan maupun mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit produktif yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Data penyaluran pembiayaan pada periode Agustus hingga Oktober 2026 mencatat nilai kredit sebesar Rp53,15 triliun yang diberikan kepada 2.106.401 debitur. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui 343 lembaga jasa keuangan dan mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, hingga wirausaha lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah penerima kredit juga mewakili berbagai jenis pekerjaan. Di antaranya nelayan budi daya di Kabupaten Bekasi, petani kopi di Kabupaten Temanggung, pengemudi ojek daring, serta pedagang makanan dan pakaian. Penyaluran ini menunjukkan bahwa pembiayaan produktif dapat menjangkau masyarakat dengan kebutuhan usaha yang beragam.
Bagi petani, akses terhadap pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan usaha, seperti pengadaan sarana produksi, perawatan lahan, dan pengembangan kegiatan pertanian. Sementara itu, nelayan dapat memanfaatkan modal usaha untuk mendukung kegiatan perikanan sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan mereka. Ketersediaan modal yang memadai diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan produksi dan memperluas peluang pendapatan.
Selain sektor pertanian dan perikanan, pembiayaan produktif juga menyasar masyarakat yang menjalankan usaha di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal. Perluasan akses keuangan menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di berbagai wilayah agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional perlu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan pendapatan riil dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Prabowo.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk mendukung kemakmuran masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjaga serta mengelola potensi sumber daya nasional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
Target penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada 2027 diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan produktif. Dengan dukungan akses keuangan yang lebih merata, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha serta memperkuat perekonomian keluarga.
Meski demikian, target tersebut merupakan rencana penyaluran kredit yang disampaikan Presiden, bukan bantuan tunai yang dibagikan secara langsung kepada seluruh kelompok penerima. Penyalurannya tetap berkaitan dengan mekanisme pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan.