Menko Hilirasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari penataan Kabinet Merah Putih. Jabatan tersebut dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia yang kini mengemban dua tugas sekaligus, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bahlil resmi dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih dan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Dalam penugasan barunya, Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM. Ia menyatakan siap menjalankan kedua amanah tersebut sesuai kewenangan dan arahan Presiden. Rangkap jabatan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi.
Pembentukan kementerian koordinator baru tersebut menyatukan koordinasi dua agenda strategis pemerintah, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi dan percepatan transisi energi. Pemerintah menilai kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang erat sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih terintegrasi.
Bahlil menyebut hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya, dinamika ekonomi dan geopolitik global menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat koordinasi kedua sektor tersebut.
Hilirisasi diarahkan untuk mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Sementara itu, transisi energi menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan sumber energi yang lebih berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
Keduanya juga berkaitan dengan pengembangan industri dalam negeri, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian energi. Dengan koordinasi dalam satu kementerian koordinator, pemerintah berharap pelaksanaan berbagai program di sektor tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
Sebelum mendapat mandat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil telah mendapat sejumlah penugasan yang berkaitan dengan agenda hilirisasi dan energi. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang penugasannya untuk mengoordinasikan kedua agenda tersebut di tingkat kementerian koordinator.
Dengan terbentuknya Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, pemerintah kini menempatkan agenda hilirisasi dan transisi energi dalam satu koordinasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat program prioritas sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat ketahanan energi nasional.